Embedded Files
Standar Kelengkapan gambar AR versi PUPR 2020.pdfMODUL STANDAR KELENGKAPAN GAMBAR ARSITEKTUR
MODUL STANDAR KELENGKAPAN GAMBAR ARSITEKTUR
Modul Standar Kelengkapan Gambar Arsitektur merupakan modul yang membahas mengenai berbagai standar grafis dari sebuah dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur. Aspek yang dibahas di dalam modul ini meliputi definisi dan konten gambar, skala dan juga notasi minimal yang harus disajikan dalam sebuah dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur, agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pengguna gambar.
Dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur yang dibahas di dalam modul in mencakup gambar rencana tapak, gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, gambar rencana, gambar detail seta gambar perspeklif. Masing-masing jenis gambar dilengkapi dengan penjelasan konten, skala dan notasi minimal sera contoh gambar yang dapat menunjukkan elemen-elemen yang wajib ada dalam sebuah dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur.
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1IKIS0bQbwvUOX9OwcX6o1plKmJv3VYah/view?usp=sharing
Dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur yang dibahas di dalam modul in mencakup gambar rencana tapak, gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, gambar rencana, gambar detail seta gambar perspeklif. Masing-masing jenis gambar dilengkapi dengan penjelasan konten, skala dan notasi minimal sera contoh gambar yang dapat menunjukkan elemen-elemen yang wajib ada dalam sebuah dokumen perencanaan teknis bidang arsitektur.
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1IKIS0bQbwvUOX9OwcX6o1plKmJv3VYah/view?usp=sharing
Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 22 ayat (6)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksidan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlumenetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
Link Download :
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 22 ayat (6)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksidan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlumenetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
Link Download :
Buku Iklim 2024.pdfBINA CIPTA KARYA BERSAMA IKLIM
Menuju Bangunan Gedung Berkelanjutan
Menuju Bangunan Gedung Berkelanjutan
Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
Pemerintah Indonesia telah meneguhkan komitmennya dalam perang global melawan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution, hingga tahun 2030 pemerintah menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29% menjadi 31,9% atas usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 42,3% dengan dukungan internasional. Efisiensi energi merupakan salah satu upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, dan sektor bangunan gedung merupakan salah satu kontributor utama emisi tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan Konservasi Energi pada bangunan Konservasi Energi tersebut dilakukan melalui implementasi bangunan gedung hijau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.
Peta zonasi iklim untuk pendinginan pasif di Indonesia dan data iklim standar yang dihasilkan darikolaborasi antara Kementerian PUPR dan BMKG ini, melalui kerja sama internasional Science andTechnology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS), sangat penting. Keduanyasangat mendukung penerapan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri PUPR No. 21/2021. Kedua hasil tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh perencana dan perancang dalam merancang sebuah bangunan gedung yang berkinerja tinggi, efisien, nyaman, dan sehat, sesuai dengan konteks iklim setempat. Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia telah meneguhkan komitmennya dalam perang global melawan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution, hingga tahun 2030 pemerintah menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29% menjadi 31,9% atas usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 42,3% dengan dukungan internasional. Efisiensi energi merupakan salah satu upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, dan sektor bangunan gedung merupakan salah satu kontributor utama emisi tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan Konservasi Energi pada bangunan Konservasi Energi tersebut dilakukan melalui implementasi bangunan gedung hijau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.
Peta zonasi iklim untuk pendinginan pasif di Indonesia dan data iklim standar yang dihasilkan darikolaborasi antara Kementerian PUPR dan BMKG ini, melalui kerja sama internasional Science andTechnology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS), sangat penting. Keduanyasangat mendukung penerapan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri PUPR No. 21/2021. Kedua hasil tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh perencana dan perancang dalam merancang sebuah bangunan gedung yang berkinerja tinggi, efisien, nyaman, dan sehat, sesuai dengan konteks iklim setempat. Baca Selengkapnya
MODUL PENERAPAN ASPEK KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI DESAIN UNIVERSAL
Modul Penerapan Aspek Kemudahan Bangunan Gedung melalui Desain Universal merupakan modul yang membahas mengenai berbagai standar teknis ketentuan kemudahan bangunan gedung berdasarkan tujuh prinsip Desain Universal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022. Aspek yang dibahas di dalam modul ini meliputi ketentuan aspek kemudahan bangunan gedung, definisi desain universal, standar teknis perencanaan serta studi kasus yang disusun secara informative dan menarik agar dapat dipahamidengan mudah olehpembaca.
Standar teknis aspek kemudahan bangunan gedung di dalam modul ini mencakup hubungan horizontal antarruang/antarbangunan, hubungan vertikal antarlantai, sarana evakuasi, serta sarana dan prasarana bangunan gedung.Masing-masing ketentuanteknis berfokus pada pemenuhan prinsip desain universal khususnya bagi penyandang disabilitas,lansia,anak-anakmaupunibu hamil. Baca Selengkapnya...
Modul Penerapan Aspek Kemudahan Bangunan Gedung melalui Desain Universal merupakan modul yang membahas mengenai berbagai standar teknis ketentuan kemudahan bangunan gedung berdasarkan tujuh prinsip Desain Universal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022. Aspek yang dibahas di dalam modul ini meliputi ketentuan aspek kemudahan bangunan gedung, definisi desain universal, standar teknis perencanaan serta studi kasus yang disusun secara informative dan menarik agar dapat dipahamidengan mudah olehpembaca.
Standar teknis aspek kemudahan bangunan gedung di dalam modul ini mencakup hubungan horizontal antarruang/antarbangunan, hubungan vertikal antarlantai, sarana evakuasi, serta sarana dan prasarana bangunan gedung.Masing-masing ketentuanteknis berfokus pada pemenuhan prinsip desain universal khususnya bagi penyandang disabilitas,lansia,anak-anakmaupunibu hamil. Baca Selengkapnya...
Modul Aspek Kemudahan Bangunan Gedung melalui Desain Universal.pdfebook_cagar-budaya.pdf[Series-6]
PANDUAN ILUSTRATIF REGULASI BANGUNAN KAWASAN JAKARTAKAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
Sebagai arsitek, kami sangat memahami kesulitan yang arsitek hadapi dalam memahami regulasi yang ada. Terutama bila regulasi-regulasi tersebut sangat terbuka untuk multi interpretasi, maka pesan penting yang tertuang dalam regulasi tidak mudah tersampaikan dengan baik, dan arsitek semakin sulit menjalankan peran utamanya sebagai ahli rancang bangun yang mumpuni.
Menyadari kebutuhan akan kefasihan memahami regulasi, maka kami selaku asosiasi profesi arsitek di Jakarta menginisiasi pembuatan panduan ilustratif untuk mempermudah arsitek dalam berpraktik. Ilustrasi adalah bahasa komunikasi yang mudah dipahami tidak hanya oleh arsitek, yang bekerja mengandalkan kepiawaian menerjemahkan konsep abstrak dan ilmu rancang bangunan menjadi sesuatu yang terlihat dan terukur, tapi juga oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Baca Selengkapnya...
PANDUAN ILUSTRATIF REGULASI BANGUNAN KAWASAN JAKARTAKAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
Sebagai arsitek, kami sangat memahami kesulitan yang arsitek hadapi dalam memahami regulasi yang ada. Terutama bila regulasi-regulasi tersebut sangat terbuka untuk multi interpretasi, maka pesan penting yang tertuang dalam regulasi tidak mudah tersampaikan dengan baik, dan arsitek semakin sulit menjalankan peran utamanya sebagai ahli rancang bangun yang mumpuni.
Menyadari kebutuhan akan kefasihan memahami regulasi, maka kami selaku asosiasi profesi arsitek di Jakarta menginisiasi pembuatan panduan ilustratif untuk mempermudah arsitek dalam berpraktik. Ilustrasi adalah bahasa komunikasi yang mudah dipahami tidak hanya oleh arsitek, yang bekerja mengandalkan kepiawaian menerjemahkan konsep abstrak dan ilmu rancang bangunan menjadi sesuatu yang terlihat dan terukur, tapi juga oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Baca Selengkapnya...
PANDUAN ILUSTRATIF REGULASI BANGUNAN KAWASAN JAKARTAKAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
Sebagai arsitek, kami sangat memahami kesulitan yang arsitek hadapi dalam memahami regulasi yang ada. Terutama bila regulasi-regulasi tersebut sangat terbuka untuk multi interpretasi, maka pesan penting yang tertuang dalam regulasi tidak mudah tersampaikan dengan baik, dan arsitek semakin sulit menjalankan peran utamanya sebagai ahli rancang bangun yang mumpuni.
Menyadari kebutuhan akan kefasihan memahami regulasi, maka kami selaku asosiasi profesi arsitek di Jakarta menginisiasi pembuatan panduan ilustratif untuk mempermudah arsitek dalam berpraktik. Ilustrasi adalah bahasa komunikasi yang mudah dipahami tidak hanya oleh arsitek, yang bekerja mengandalkan kepiawaian menerjemahkan konsep abstrak dan ilmu rancang bangunan menjadi sesuatu yang terlihat dan terukur, tapi juga oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Baca Selengkapnya...
Sebagai arsitek, kami sangat memahami kesulitan yang arsitek hadapi dalam memahami regulasi yang ada. Terutama bila regulasi-regulasi tersebut sangat terbuka untuk multi interpretasi, maka pesan penting yang tertuang dalam regulasi tidak mudah tersampaikan dengan baik, dan arsitek semakin sulit menjalankan peran utamanya sebagai ahli rancang bangun yang mumpuni.
Menyadari kebutuhan akan kefasihan memahami regulasi, maka kami selaku asosiasi profesi arsitek di Jakarta menginisiasi pembuatan panduan ilustratif untuk mempermudah arsitek dalam berpraktik. Ilustrasi adalah bahasa komunikasi yang mudah dipahami tidak hanya oleh arsitek, yang bekerja mengandalkan kepiawaian menerjemahkan konsep abstrak dan ilmu rancang bangunan menjadi sesuatu yang terlihat dan terukur, tapi juga oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Baca Selengkapnya...
ebook_cagar-budaya.pdfPETA GARIS SESAR LEMBANG/ KML LEMBANG FAULT
Untuk dapat mengakses PETA GARIS SESAR LEMBANG, pengunjung wajib telah login akun google email.
Source:Dr. Mudrik Rahmawan Daryono (BRIN)Dr. Danny Hilman Natawidjaja (BRIN)
Created by:Anggraini Rizkita Puji, M.Sc. (BRIN)Published on March 18, 2024
Untuk dapat mengakses PETA GARIS SESAR LEMBANG, pengunjung wajib telah login akun google email.
Source:Dr. Mudrik Rahmawan Daryono (BRIN)Dr. Danny Hilman Natawidjaja (BRIN)
Created by:Anggraini Rizkita Puji, M.Sc. (BRIN)Published on March 18, 2024
DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI - Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Lembang.pdfDOKUMEN RENCANA KONTINJENSIBENCANA GEMPA BUMI AKIBAT SESAR LEMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2019
Sejak jaman sejarah hingga sekarang memang belum ada catatan gempa bumi besar yang berpusat di sepanjang Sesar Lembang. Namun demikian dengan menggunakan data empiris, suatu retakan yang telah terbentuk dengan panjang lebih dari 20 km dapat memicu gempa dengan magnitude 6,5 – 7,0. Salah satu catatan yang mungkin cukup mengkhawatirkan, adanya gempa bumi merusak pada tahun 1910 di Padalarang, yang boleh dikatakan berada pada zona ujung barat Sesar Lembang yang bertemu dengan sesar aktif Cimandiri yang berawal dari Palabuhanratu, Sukabumi.
Kondisi tutupan lahan disepanjang jalur sesar dan sekitarnya mayoritas merupakan kawasan terbangun dengan guna lahan pemukiman dan bangunan-bangunan wisata seperti condotel, resto, hotel, hal ini menimbulkan resiko yang tinggi jika terjadi gempa disekitar jalur sesar. Dari hasil overlay peta tutupan lahan (Data BAPPEDA 2018) dan posisi sesar (Sesar Lembang. KML, data PUSGEN, 2017), mengatakan bahwa hampir 70% area sekitar jalur sesar merupakan kawasan terbangun. Sejarah kegempaan mencatat, baik di Indonesia maupun negara lain, jika terjadi gempa disekitar areaperkotaan dampak yang ditimbulkan akan cukup merusak. Gempa Bantul adalah salah satu contoh peristiwa gempa yang timbul akibat adanya aktivitas sesar yang berada dikawasan terbangun. Baca Selengkapnya...
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2019
Sejak jaman sejarah hingga sekarang memang belum ada catatan gempa bumi besar yang berpusat di sepanjang Sesar Lembang. Namun demikian dengan menggunakan data empiris, suatu retakan yang telah terbentuk dengan panjang lebih dari 20 km dapat memicu gempa dengan magnitude 6,5 – 7,0. Salah satu catatan yang mungkin cukup mengkhawatirkan, adanya gempa bumi merusak pada tahun 1910 di Padalarang, yang boleh dikatakan berada pada zona ujung barat Sesar Lembang yang bertemu dengan sesar aktif Cimandiri yang berawal dari Palabuhanratu, Sukabumi.
Kondisi tutupan lahan disepanjang jalur sesar dan sekitarnya mayoritas merupakan kawasan terbangun dengan guna lahan pemukiman dan bangunan-bangunan wisata seperti condotel, resto, hotel, hal ini menimbulkan resiko yang tinggi jika terjadi gempa disekitar jalur sesar. Dari hasil overlay peta tutupan lahan (Data BAPPEDA 2018) dan posisi sesar (Sesar Lembang. KML, data PUSGEN, 2017), mengatakan bahwa hampir 70% area sekitar jalur sesar merupakan kawasan terbangun. Sejarah kegempaan mencatat, baik di Indonesia maupun negara lain, jika terjadi gempa disekitar areaperkotaan dampak yang ditimbulkan akan cukup merusak. Gempa Bantul adalah salah satu contoh peristiwa gempa yang timbul akibat adanya aktivitas sesar yang berada dikawasan terbangun. Baca Selengkapnya...
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 2 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN UMUM PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
perka-2-tahun-2012.pdfPERATURAN KA BNPB 02 2012.pdfPage updated
Google Sites
Report abuse